TIMES JEPARA, MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Pemkab Mojokerto) terus memperkuat garda terdepan pelayanan gizi daerah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembahasan Juknis Revisi III Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan ini bertujuan menyeragamkan pemahaman mengenai mekanisme terbaru, menyegarkan kembali tugas dan fungsi petugas gizi, serta memastikan implementasi MBG berjalan lebih terarah dan tepat sasaran sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.

Bimtek tersebut digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan yang diikuti para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mojokerto.

Wakil Bupati, Muhammad. Rizal Octavian mengatakan bahwa Kepala SPPG adalah garda terdepan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menekankan bahwa kebijakan dan regulasi tidak akan membawa dampak nyata tanpa implementasi yang baik oleh petugas gizi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Anda semua adalah motor penggerak. Tanpa peran semuanya, seluruh aturan dan kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak,” tegas Wabup, Minggu (16/11/2025).

Mas Rizal, sapaannya menjelaskan bahwa tantangan pemenuhan gizi di Mojokerto dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi keluarga, pemahaman masyarakat tentang pangan bergizi, serta pola konsumsi anak dan remaja yang belum ideal. Karena itu, peran petugas gizi di lapangan menjadi sangat menentukan keberhasilan program.

"MBG bukan hanya soal menyediakan makanan sehat, tetapi juga mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Ini tugas mulia sekaligus tantangan besar," ungkapnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkab Mojokerto telah mengoptimalkan sejumlah inisiatif. Di antaranya adalah pengembangan dapur sehat sekolah, peningkatan kualitas kader posyandu, pendampingan keluarga rawan gizi, pembinaan UMKM pangan sebagai penyedia menu MBG, serta edukasi gizi terpadu di sekolah.

Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih siap dalam menjalankan program MBG.

Mas Wabup juga menyampaikan harapannya agar hal ini tidak hanya menjadi forum pembelajaran teknis, tetapi juga menumbuhkan komitmen baru dalam peningkatan layanan pemenuhan gizi. Di samping itu juga untuk memperkuat komunikasi antar petugas gizi di Mojokerto Raya.

"Penguatan kapasitas garda gizi diharapkan dapat mendorong implementasi MBG yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya," pungkasnya. (*)